Saturday, January 7, 2017

Mulai Tahun 2017 TKI PRT Akan Diganti Dengan TKI Bersertifikat


Berita TKI - Terkait dengan program Pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2017 ini yang bertujuang untuk mengurangi pengiriman TKI PRT, Heri Sudarmanto selaku Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) dari Kementerian Tenaga Kerja berkunjung ke Hong Kong untuk bertemu dengan Komisaris Labour Carlson K.S. Chan.

“Tentu saja program ini bukan berarti kita akan menyetop (pengiriman BMI PRT) secara langsung, tapi kita pelan-pelan berusaha mengurangi, dengan meningkatkan keahlian tenaga kerja yang kita kirim sehingga mereka tidak lagi multi tasking (mengerjakan semua tugas rumah tangga) tapi punya tugas tertentu misalnya nurse, baby sitter, nanny, care giver, atau cooker saja,” kata Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto seperti yang dilansir dari suarahk di Causeway Bay, Jumat 23 Desember 2016.

Pemerintahan Jokowi memang sejak 2005 telah mencanangkan Program Zero Domestic Helper yang tujuannya adalah untuk menghentikan pengiriman TKI PRT keluar negeri.

Akan tetapi penghentian pengiriman ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba mengingat pengangguran yang ada di Indonesia saat ini mencapai 7,2 juta jiwa.

Tentu saja bila dilakukan mendadak akan menimbulkan lonjakan jumlah pengangguran yang cukup tinggi.

Seperti yang dikatakan oleh Dirjen Binapenta Hery, program itu akan dilaksanakan bertahap yang dimulai tahun 2017 berdasarkan pada program kerja dari Kementerian Tenaga Kerja.

Rencana Kerja Kemenaker ini bisa dibilang lebih tepat dilakukan karena secara perlahan TKI PRT yang dikirimkan diganti dengan TKI yang mempunyai bersertifikat keterampilan khusus.

Misalnya nurse (perawat), caregiver (perawat orang jompo), nanny (pengasuh anak), baby sitter (pengasuh bayi) hingga cooker (tukang masak).

TKI yang bersertifikat itu nantinya akan difokuskan dikirim untuk dipekerjakan negara-negara Asia Pasifik (Aspak).

Termasuk di dalamnya Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang.

Yang pertama kali dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Program Pengurangan TKI PRT adalah meningkatkan keterampilan TKI PRT yang sudah berada di luar negeri.

Tak hanya itu Calon TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dipastikan oleh Kemenaker benar-benar telah punya skill kerja yang dibuktikan dengan sertifikat resmi.

“Program ini intinya untuk perlindungan TKI di luar negeri di kemudian hari agar yang diberangkatkan itu, hanyalah mereka yang benar-benar sudah siap,” kata Dirjen Hery.

Upgrade keterampilan TKI ini seperti yang dikatakan oleh Dirjen Hery, diharapkan juga bisa meminimalisir penipuan pada TKI yang diberangkatkan tersebut.

Maka dari itu demi meluluskan Program ini Dirjen Binapenta Hery dan Konjen Tri Tharyat menemui Komisaris Labour Chan di Hong Kong pada akhir 2016.

Dalam prtemuan pada hari Kamis (22/12) selama 2 jam itu Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto menyatakan ada tiga hal pokok yang dibahas bersama Komisaris Labour Hong Kong Chan, antara lain :

  1. Pertama, Pemerintah Indonesia merinci jenis-jenis pekerjaan macam apa saja yang tersedia untuk BMI di Hong Kong.
  2. Kedua, Pemerintah Indonesia meminta tuntutan gaji minimum ditingkatkan dari HK$ 4320 menjadi HK$ 5000,
  3. Ketiga, yaitu permintaan agar para TKI yang bekerja di Hong Kong tidak lagi kerja serabutan multi tasking tapi hanya mengerjakan tugas yang spesifik seperti baby sitter, nanny, care giver, nurse atau cooker saja.

Semoga program ini benar-benar terlaksana dan bisa meningkatkan skill serta melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.

sumber : suarahk + editing

0 comments

Post a Comment